Iklan

Posisi Pendidikan Islam Dalam Kerangka Sistem Pendidikan Nasional

Admin - JabarTrends
Wednesday | 13:02 WIB Last Updated 2021-10-10T08:52:03Z

Posisi Pendidikan Islam Dalam Kerangka Sistem Pendidikan Nasional

Posisi Pendidikan Islam Dalam Kerangka Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam di Indonesia sebagai subsistem pendidikan nasional, secara emplisit akan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia Indonesia seutuhnya.

Kenyataan seperti ini dapat kita pahami dari hasil rumusan seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960, memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam ditujukan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi.

Dalam hal ini Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Dengan melihat kedua tujuan pendidikan, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, ada dua dimensi kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu:

1. Dimensi Transendntal 


Dimensi Transendental (lebih dari hanya sekedar ukhrawi) yang berupa ketakwaan, keimanan dan keikhlasan.

2. Dimensi Duniawi 


Melalui nilai-nilai material sebagai sarananya, seperti:

  • Pengetahuan, 
  • Kecerdasan, 
  • Keterampilan, 
  • Keintelektualan dll.


Dengan demikian keberhasilan pendidikan Islam akan membantu terhadap keberhasilan pendidikan nasional. Juga sebaliknya, keberhasilan pendidikan nasional secara makro turut membantu pencapaian tujuan pendidikan Islam. 

Sebab itu keberadaan lembaga pendidikan Islam oleh pemerintah dijadikan mitra untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Merupakan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945. 

Melalui proses penyusunannya sejak tahun 1945, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya sampai tahun 1989, sepertinya undang-undang tersebut juga merupakan puncak dari usahamengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem Pendidikan Nasional, yaitu sebagai usaha untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan yang selama ini masih berjalan. 

Dengan demikian masalah-masalah pendidikan terutama yang menyangkut kurikulum pendidikan, semuanya berada di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Yang berarti UU No. 2 Tahun 1989 tersebut merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalan sistem pendidikan nasional dan dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapatkan peluang dan kesempatan untuk terus berkembang.

Adanya peluang dan kesempatan untuk berkembangnya pendidikan Islam secara terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal, seperti berikut:

1. Dalam pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kenyataannya tidak bisa dipungkiri, bahwa pendidikan Islam baik sebagai sistem maupun kelembagaannya, merupakan warisan budaya bangsa. Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem Pendidikan Nasional.

2. Pada pasal 4 diungkapkan tentang Tujuan Pendidikan Nasional, 

yaitu untuk mencerdasakan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan serta keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Apa yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut terutama yang menyangkut nilai-nilai dan aspek-aspeknya, sepenuhnya adalah nilai-nilai dasar ajaran Islam, tidak ada yang bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam.

Oleh karena itu, perkembangan pendidikan Islam akan mempunyai peran yang strategis dan menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut.

3. Pada pasal 10 dinyatakan bahwa Pendidikan Keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.

Menurut ajaran Islam, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan yang paling utama, yang berperan sangat besar dalam upaya pembentukan kepribadian anak itu sendiri.

Dengan masuknya lembaga Pendidikan Keluarga menjadi bagian dasar sistem Pendidikan Nasional, maka Pendidikan Keluarga muslim pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem Pendidikan Nasional yang berlaku.

4. Pada pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas:

  • Pendidikan Umum, 
  • Pendidikan Kejuruan, 
  • Pendidikan Luar Biasa, 
  • Pendidikan Kedinasan, 
  • Pendidikan Keagamaan, 
  • Pendidikan Akademik,
  • Pendidikan Profesional.


Yang dimaksud dengan pendidikan agama, seperti yang dijelaskan pada ayat tersebut adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

Kita mengetahui bahwa setiap orang Islam berkepentingan dengan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, moral dan sosial budayanya.

Oleh karena itu Pendidikan Islam dengan lembaga-lembaganya, tidak bisa dipisahkan dari sisten Pendidikan Nasional.

5. Pada pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang pendidikan, wajib memuat:

  • Pendidikan Pancasila, 
  • Pendidikan Agama,
  • Pendidikan kewarganegaraan.


Berkenaan dengan ini, dijelaskan bahwa pendidikan agama islam merupakan bagian dari dasar dan inti kurikulum Pendidikan Nasional, dengan demikian Pendidikan Agama Islam terpadu terdapat dalam sistem Pendidikan Nasional.

Kenyataan tersebut pada dasarnya cukup menguntungkan bagi pendidikan Islam, karena jika selama ini mungkin pendidikan agama merasa tersisih, dengan UU Nomor 2 tahun 1989 ini status pendidikan agama adalah sama kuatnya.

6. Pasal 47 terutama ayat 2 dinyatakan bahwa ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. 

Dengan pasal ini, satuan-satuan pendidikan Islam baik yang berada pada jalur sekolah maupun pada jalur luar sekolah akan tetap tumbuh dan berkembang secara terarah dan terpadu dalam sistem Pendidikan Nasional.

Sehubungan dengan satuan pendidikan yang berciri khas ini, pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar, Pasal 4 ayat 3 ditegaskan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas Agama Islam, yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. 

Dengan demikian madrasah diakui sama dengan sekolah umum, dan merupakan satuan pendidikan yang terintegarasi pada sistem Pendidikan Nasional.

Demikianlah Posisi Pendidikan Islam dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam konteks ini yang mungkin jadi pertanyaan yaitu mengapa sistem Pendidikan Islam diintegrasikan dalam sistem Pendidikan Nasional? 

Secara konsepsional sistem pendidikan nasional dikehendaki oleh UUD 1945, yaitu sejalan atau tidak, tidak ada pertentangannya dengan konsep dasar Pendidikan Islam.


Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Posisi Pendidikan Islam Dalam Kerangka Sistem Pendidikan Nasional

Trending Now

Iklan